网页链接 PANYABUNGAN(Malintangpos Online): ” Wajar Bupati Marah Ke – PT.SMGP,” Ujar sejumlah Elemen masyarakat usai Rapat Forkofimda dengan PT.SMGP.
Kenapa rupanya..? Bupati Mandailing Natal HM Jafar Sukhairi Nasution, akan menjadwalkan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin.
Untuk melaporkan keberadaan PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) yang beroperasi di Kecamatan Puncak Sorik Merapi, yang sudah berulang kali menimbulkan persoalan.
Dalam musyararah itu, Bupati menyampaikan saat rapat koordinasi antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Madina dengan manejemen PT SMGP di Aula Kantor Bupati , Kamis (15/12).
Kata Bupati, Rencana penjadwalan pertemuan dengan pemerintah pusat, untuk memediasi antara Pemkab Madina dengan PT SMGP agar pemerintah memiliki bonus produksi.
“Selama ini masih 0.5, kita harap bonus produksi ini ditambah untuk pemulihan fiskal kita” sebut Bupati.
Disamping itu, Pemkab Madina juga meminta pembagian saham PT SMGP.
Sebab, hingga saat ini sama sekali belum terealisasi.
“Masih nol, tidak punya saham, tentu komintmen pemerintah daerah untuk masyarakat Kabupaten Mandailing Natal belum digubris pihak perusahaan,” kata Bupati.
Makanya, Pemkab dan Forkopimda, akan menjadwalkan pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta mediasi dengan pihak PT SMGP agar pemerintah daerah mendapat bonus produksi dan saham. “Permintaan kita terkhusus hanya saham,” ujarnya
” keberadaan saham tersebut nantinya untuk keberlangsungan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal,” ujar Bupati
Bahkan ujar dia, Meski kami tidak menjabat lagi sebagai Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat tetap menikmati sampai perusahaan ini produksi
Bahkan , sampai ratusan tahun yang akan datang.
Itulah tujuan kami memperjuangkan hak rakyat Mandailing Natal. Namun, hal ini belum dipenuhi pihak perusahaan.
” Pemkab dan Forkopimda, mengadukan hal itu kepada pemerintah pusat agar permintaan itu dapat dipenuhi,” katanya lagi.
Bupati, juga meminta jadwal uji Alir Panas Numi Pembangkit Listrik di lokasi T-11 ditunda selama belum ada hasil investigasi tim EBTKE atau hasil komunikasi dengan masyarakat korban yang belum tersahuti( Dita/Aris)